Mbah Maridjan , Bencana Dan Korupsi
Mbah Maridjan juru kunci Gunung Merapi menjadi sangat terkenal ketika beliau bersikeras untuk tetap tinggal dirumahnya walau sudah diingatkan bahaya letusan Merapi. Dengan dalih sebagai penjaga merapi, keteguhan serta keyakinan justru harus ditukar dengan nyawanya.
Kematian sosok yang menjadi bintang iklan jamu obat kuat ini menjadi pembicaraan hangat. Selama ini, sikap “bandel” yang. diperlihatkan dianggap sebagai aksi penentangan terhadap pemerintah (penguasa). Walhasil, aksi yang pada jaman Orba sudah pasti diamankan justru mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.
Maridjan dianggap sebagai tokoh yang bisa melindungi mereka dari pengaruh jahat merapi sekaligus tangan-tangan jahat dari penguasa (pemerintah). Masyarakat khususnya disekitar Merapi merasa aman jika Maridjan tetap berada di sekitar mereka.
Meski aksi ini sangat disayangkan oleh pemerintah karena bisa berakibat fatal. Jatuhnya korban yang berada di sekitar rumah Mbah Maridjan menjadi contoh betapa sikap keras berbuah korban yang sia-sia.
Sebenarnya tidak semua korban adalah pengikut setia Maridjan namun dibalik kejadian ini sebenarnya tersimpan hikmah yang bisa menjadi bahan koreksi buat penguasa. Selama ini masyarakat bukan tidak patuh terhadap pemerintahnya melainkan hilangnya kepercayaan membuat mereka berpaling kepada sosok yang dianggap bisa melawan segala bentuk ketidakadilan dan korupsi yang semakin ganas.
Aksi nekat masyarakat dengan menempuh resiko kembali kerumah-rumah mereka adalah cerminan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah tidak lagi dilandasi dengan kepercayaan.
Korupsi dana bantuan bencana, anggaran relokasi dan pengungsi sudah bukan rahasia lagi di jaman sekarang. Bagi masyarakat mereka hanya bisa pasrah dan menerima nasib. Bencana berarti kiamat. Jadi sangatlah wajar jika mereka berani menempuh resiko sebesar apapun demi untuk menyelamatkan harta bendanya.
Koordinasi bantuan dan relokasi yang amburadul menyebabkan rawan dikorupsi. Makin banyak relawan dengan beragam atribut justru membuat pemerintah semakin lamban dalam mengambil keputusan dan upaya penyelamatan korban. Akhirnya meskipun aliran bantuan datang dari segala penjuru toh masih saja tetap kekurangan.
Intinya adalah, pekerjaan akan menjadi sia-sia jika kita selalu berkoar-koar untuk membela rakyat tetapi prakteknya justru mencekik rakyat. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sekali tidak percaya seumur hidup dicap pembohong. Tugas pemimpin mengembalikan kepercayaan itu.
Monarki Jogja
Demokrasi di Indonesia kembali harus diuji dengan munculnya keinginan beberapa warga di Jogja agar Sri Sultan sebaiknya langsung ditetapkan saja sebagai Gubernur tanpa harus melalui tahapan pilkada. Silang pendapat ini muncul setelah dalam rapat kabinet Presiden SBY menyinggung masalah sistim pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, yakni monarki.
Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari warga Jogja pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur. Dari bentuk protes hingga munculnya relawan-relawan yang mendesak segera diadakannya referendum bagi warga Jogja.
Ditilik dari sisi demokrasi tentu keinginan agar Gubernur Jogja langsung ditetapkan tentunya bisa mengusik rasa keadilan bagi daerah lainnya. Dimana kita tahu selama ini para gubernur, walikota maupun bupati dipilih secara demokratis melalui pilkada. Apa jadinya jika salah satu daerah diberi keistimewaan dalam pengisian jabatan-jabatan politis.
Keinginan seperti itu tentu saja biasa di alam demokrasi. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, perbedaan pendapat adalah mutlak adanya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa demokrasi juga mempunyai bingkai hukum yang harus ditaati bersama. Sepanjang semua pihak bisa menghormatinya itu sangat berpengaruh bagi eksistensi dari sebuah sistim demokrasi.
Jogjakarta menyimpan banyak kisah sejarah yang tak terpisahkan dengan republik ini. Tetapi sekali lagi, penghormatan terhadap nilai-nilai historis tetap harus selaras dengan asas-asas demokrasi yang kita anut selama ini. Berikanlah penghormatan itu pada tempat yang semestinya tanpa harus mengorbankan bingkai negara kita.
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta adalah batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Semua pihak bisa menjadikan ini sebagai bahan dalam mencari esensi demokrasi yang ideal dan sesuai dengan taste ke-Indonesiaan kita bersama.
Peranan dari Sri Sultan sangat dibutuhkan guna mereduksi adanya pemahaman yang melenceng akan diskursus demokrasi-monarki ini. Dan melihat dinamika persoalan ini, tak menutup kemungkinan isu seperti ini hendak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian agenda politisnya. Wallahu alam bissawab.
Bencana Bangsa Ini
Bencana datang silih berganti menimpa bangsa ini. Jeritan anak-anak bangsa yang mencoba bertahan dari terpaan cobaan. Pemerintah dan segenap relawan kemanusiaan diturunkan untuk membantu sesama yang tertimpa musibah.
Tsunami di Mentawai dan Letusan Gunung Merapi membuat kita terhenyak dari kursi santai. Betapa saudara-saudara kita disana berjuang hidup dan mati. Betapa banyak korban jiwa dan harta. Semua serba memilukan dan memiriskan.
Sorotan demi sorotan yang dialamatkan kepada pemerintah. Tudingan atas kelambatan menangani bencana menjadi biang kerok perdebatan dewasa ini. Ujung-ujungnya selalu bermuara pada sikap dan karakteristik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Lebih serunya lagi, semua kejadian alam disertai dengan bencana ini selalu dikaitkan dengan “kesialan” sang pemimpin. Takhayul murahan ini justru lebih rame diperdebatkan dibandingkan dengan aksi langsung turun membantu korban bencana.
Selebihnya kita semua sudah bisa menebak. Membanding-bandingkan sosok JK dengan tagline “lebih cepat lebih baik” dengan karakteristik SBY yang sering diplesetkan Susislow Bimbang Youdontknow.
Sikap para politisi serta elit justru disibukkan dengan persoalan sepele. Masing-masing mengklaim telah melakukan hal yang benar dan tepat dalam menangani bencana. Korban bencana hanya bisa melongo heran melihat para elit sibuk berdebat dan meradang
Lantas kenapa kita masih harus berkutat dengan persoalan siapa benar dan salah. Sedangkan jelas-jelas dilapangan para korban sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Kenapa kita harus bersitegang dengan pernyataan bodoh seorang wakil rakyat. Apakah dengan semua itu persoalan bencana bisa diselesaikan?
Bagi para elit sekarang saatnya membuktikan semua janji-janji manis kepada rakyat. Janji sebagai partainya rakyat kecil buktikan dengan turun langsung membantu para korban. Janji sebagai partai pelindung dan pengayom masyarakat, ayo penuhi dengan bertatap muka langsung dengan para korban. Janganlah energi bangsa ini terbuang percuma dengan mengurus hal yang tidak ada manfaatnya.
Kalau semua energi bangsa kita satupadukan tentu sangat membantu para saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kalaupun belum bisa penuhi janji-janji di atas, mencoba berdiam diri dari mengeyampingkan untuk sementara semua hal yang berbau politis adalah langkah yang sangat bijaksana.
Kudeta SBY
Mencoba mengkudeta SBY dengan memakai pola aksi serupa yang dipakai pada Soeharto bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin saja gerakan massif dewasa ini mendapat simpati dari masyarakat luas, tetapi tanpa keterlibatan elemen tentara berarti sama saja menggali lubang kubur sendiri.
Aksi jalanan apalagi yang dilakukan secara sporadis oleh mahasiswa justru membuat isu melebar dan tidak fokus. Bagi masyarakat internasional hanya memandang sebagai riak-riak kecil dari sebuah demokrasi. Aksi demo kaos merah di Thailand contoh nyata betapa rapuhnya sebuah agenda politik tanpa dukungan penuh dari militer.
Lalu bagaimana dengan sikap TNI? Menarik kita cermati karena pasca jatuhnya rezim Soeharto praktis tentara kehilangan patron politik. Akses utama menuju wilaya abu-abu tertutup sudah.
Bangsa Indonesia tentu sangat beruntung karena memiliki lebih banyak tentara nasionalis dibanding opportunis. Dalam keadaan seperti itu, TNI lebih aman memilih jalur netral. Memilih mundur untuk menang bukan saja meredam tekanan dalam dan luar negeri tetapi memanfaatkannya untuk segera melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh TNI itu sendiri.
Bagi yang anti SBY, ini berarti warning. Bahwasannya timing untuk menjatuhkan pemerintah untuk saat ini belumlah tepat. Mereka masih harus banyak-banyak bersabar dan berdoa agar tentara kita bisa lebih cepat menyelesaikan reformasi sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka masuk dan bertarung di wilayah abu-abu.
Dan sampai saat ini belum ada satupun tokoh-tokoh yang sekarang dianggap berseberangan dengan pemerintah mempunyai kapasitas dan mampu diterima dikalangan internal TNI. Tokoh sipil yang bisa membawa menjaga kepentingan tentara belumlah muncul kepermukaan.
Intinya dalam sebuah negara demokrasi apabila semua kanal aspirasi tersumbat dan pembungkaman terhadap hak sosial, politik dan ekonomi maka sah-sah saja kudeta diberlakukan terhadap rezim yang sudah pasti korup dan diktator. Jadi upaya kudeta yang dihembuskan oleh berbagai kalangan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuka kanal-kanal tersebut dan mengembalikan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi kepada pemiliknya. Kalau saja upaya tersebut berhasil, lantas untuk apa lagi kita harus turun ke jalan berpanas-panasan?
Mahasiswa Makassar Kasar!!
Debat kusir mengenai aksi turun jalan mahasiswa, khususnya di Makassar memang tidak terdengar aneh lagi. Demonstrasi telah menjadi panggung para pesohor kampus memainkan lakon mereka. Melihat carut marutnya dunia yang serba demokratis dan ramai dengan kicauan di jalan berlomba-lomba memperdengarkan suara merdunya.
Beragam teori dari pisau analisis para pakar telah dipaparkan di meja-meja diskusi untuk mencoba mengupas tuntas prilaku beringas yang telah menjurus pada vandalisme. Dari debat kusir inilah bahkan melahirkan spirit membela aksi-aksi mahasiswa tersebut. Tameng paling ampuh menghadapi cercaan dan makian apalagi kalau bukan atas nama demokrasi dan HAM.
Kita tentu tidak bisa mengeyampingkan begitu saja peran besar para mahasiswa dalam mendorong lahirnya reformasi. Namun, kita pun tak bisa menutup mata tanpa reaksi apa-apa melihat prilaku mahasiswa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya.
Lantas kemana gerangan akal sehat dari para pemikir, professor, cendekia kita tiarap? Semua diam membisu tak berani bersuara. Trend semangat social media yang efeknya sangat dahsyat dalam menggiring opini publik sudah tak terbendung lagi. Sesuatu yang benar dengan gampangnya dibelokkan demikian pula sebaliknya hal yang keliru dibiarkan berlaku seperti yang terjadi dewasa ini.
Derasnya arus informasi telah merembes dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan sendirinya mengubah budaya serta prilaku masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat berarti dunia tanpa batas, menembus ruang dan waktu.
Penyampaian aspirasi disertai dengan kekerasan fisik maupun pengrusakan fasilitas umum tentu tidak dibenarkan secara akal sehat. Tetapi yang terjadi dilapangan justru berbalik seratus delapan puluh derajat. Mereka diidentikkan sebagai “hero” yang baru pulang dari medan pertempuran. Pujian dan sanjungan datang dari berbagai pihak.
Tanpa bermaksud memihak pihak-pihak tertentu, yang memiriskan justru melihat prilaku para calon pemimpin bangsa ini. Apa gerangan yang terjadi jika semua persoalan harus diselesaikan dengan aksi vandalisme dan kebrutalan? Ada apa sebenarnya dengan dunia kampus sekarang?
Berbagai pertanyaan ini tetap menggantung sambil melihat sajian kekerasan dari para “intelektual muda” di televisi. Nasib bangsa ini berada ditangan mereka.
Melihat fenomena ini justru menguatkan keyakinan bahwa apa yang selama ini telah dinisbahkan sebagai hero tak lain hanyalah sebuah zero.
Nama : Akbar Agus Chaniago
Kelas/NPM : 2EB13/20209978
